Rekam Jejak Perjuangan Pencak Silat Indonesia

Rekam Jejak Perjuangan Pencak Silat Indonesia

Pencak silat merupakan warisan asli budaya bangsa Indonesia, yang terdiri dari berbagai perguruan/aliran  pencak silat. Sejarah lahirnya pencak silat tidak diketahui secara pasti, namun beladiri pencak silat dimungkinkan sudah ada di tanah air sejak peradaban manusia di Indonesia.

            Menurut Notosoejitno (1999: 4-6) perkembangan sejarah pencak silat dapat di bagi menjadi dua jaman, yang terdiri dari:

1.  Jaman Pra Sejarah

2. Jaman Sejarah, di bagi menjadi lima yaitu: (a) Jaman Kerajaan-Kerajaan, (b) Jaman Kerajaan Islam, (c) Jaman Penjajahan Belanda, (d) Jaman Penjajahan Jepang, dan (e) Jaman Kemerdekaan

            Pada jaman pra sejarah belum ada istilah pencak silat, namun pada jaman ini manusia purba sudah mengenal pembelaan diri dalam arti untuk mempertahankan hidup. Hal ini sangat dibutuhkan mereka karena pada jaman itu manusia dapat bertahan hidup bila mereka dapat mengatasi rintangan-rintangan alam yang ganas, hidup di hutan belantara dan selalu berhadapan dengan berbagai binatang besar yang buas.  Tantangan yang paling berbahaya tersebut adalah serangan dari binatang buas yang hidup di hutan-hutan.

            Ganasnya alam yang menatang pada saat itu,  memaksa mereka harus membela diri dengan tangan kosong dan perlengkapan yang sederhana. Perjuangan hidup tersebut membuat mereka dapat bertahan untuk  hidup. Lahirnya beladiri pada saat itu belum ada nama, namun itu merupakan naluri mereka untuk bertahan hidup. 

JAMAN KERAJAAN-KERAJAAN

            Perkembangan jaman terus berputar, maka muncullah ilmu beladiri yang bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan maupun daerah pada saat jaman kerajaan-kerajaan baik di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai dengan daerah Semenanjung Melayu. Mereka menciptakan bela diri (jurus-jurus) dengan meniru gerakan binatang yang berada di lingkungan alam sekitarnya.

            Gerakan-gerakan yang diciptakan juga disesuaikan dengan alam sekitarnya yang berbukit-bukit, dan berbatuan. Misalnya jurus yang diciptakan meniru gerakan harimau, kera, ular, dan burung. Oleh karena kondisi lingkungan yang berbukit dan berbatuan, maka gerakannya banyak lompatan/ loncatan. Orang-orang yang hidup di pegunungan biasa berdiri, bergerak, berjalan dengan langkah kedudukan kaki yang kuat untuk menjaga agar tidak mudah jatuh selama bergerak di tanah yang tidak rata. Biasanya menciptakan beladiri yang mempunyai ciri khas kuda-kuda yang kokoh tidak banyak bergerak. Sedangkan gerakan tangan lebih lincah, banyak ragamnya dan ampuh daya gunanya.

            Penduduk yang hidup di daerah berawa, tanah datar, padang rumput biasa berjalan bergegas, lari, sehingga gerakan kakinya menjadi lincah. Mereka menciptakan beladiri yang lebih banyak memanfaatkan kaki sebagai alat beladiri. Akhirnya setiap daerah mempunyai beladiri yang khas dan berbeda dengan daerah lainnya, sehingga timbullah aliran beladiri  beraneka ragam.

           Pada jaman kerajaan beladiri sudah di kenal untuk keamanan serta untuk memperluas wilayah kerajaan dalam melawan kerajaan yang lainnya. Pada jaman ini kerajaan yang mempunyai prajurit kuat dan tangguh, maka mereka mempunyai wilayah jajahan yang luas. Prajurit yang mempunyai ilmu beladiri tinggi maka ia akan mendapat jabatan yang tinggi pula ( patih ).

             Kerajaan-kerajaan pada waktu itu seperti: Kerajaan Kutai, Tarumanegara,   Mataram, Kediri, Singasari, Sriwijaya, dan Majapahit mempunyai prajurit yang dibekali ilmu beladiri untuk mempertahankan wilayahnya.

       Bahkan dua Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit keduanya mempunyai pasukan kuat beserta armada lautnya sehingga terkenal sampai keluar wilayah nusantara. Tahun 671 Kerajaan Sriwijaya mengembangkan wilayahnya sampai ke Melayu, tetapi setelah menurunnya kekuasaan kerajaan Sriwijaya pada abad 7-12, maka mulai abad 13 muncullah kerajaan islam Samudra Pasai (Notosoejitno, 1999: 15). Abad 16 Samudra Pasai mencapai puncaknya sampai ke Malaka, namun demikian istilah beladiri pencak silat belum ada.

               Baru tahun 1019-1041 pada jaman kerajaan Kahuripan yang dipimpin oleh Prabu Erlangga dari Sidoarjo, sudah mengenal ilmu beladiri pencak dengan nama “Eh Hok Hik”, yang artinya  “Maju Selangkah Memukul” (Notosoejitno, 1999: 15). Prabu Erlangga ini merupakan pendekar ulung yang mempunyai ilmu beladiri yang tinggi, oleh karenanya raja, bangsawan, kesatria, prajurit pada waktu itu wajib belajar beladiri. Pada saat itu prajurit yang memiiliki ilmu beladiri tinggi, maka semakin tinggi pula kedudukannya.

JAMAN KERAJAAN ISLAM

              Pada jaman kerajaan Islam perdagangan dan pelayaran internasional sudah berlangsung sehingga para pedagang dan saudagar dari negara-negara Arab, Cina, serta Asia Timur banyak berdatangan di Indonesia. Mereka selain berdagang juga pertukaran kebudayaan sehingga memungkinkan pencak silat sebagai budaya bangsa kita dibawa ke luar negeri, namun demikian juga terjadi asimilasi beladiri yang dibawa oleh para saudagar.

Perdagangan dan pelayaran internasional ini sudah dilakukan sejak kerajaan islam yang dipimpin oleh Bani Umayah, dengan Asia Timur pada Dinasti Tang dari Cina. Bahkan pada jaman kerajaan Sriwijaya wilayah perdagangannya selain di negara-negara Asia Tenggara sampai ke Asia Timur.

            Beberapa deretan pendekar dan pahlawan yang mahir pencak silat adalah ; Patih Gajah Mada, Para Wali Songo (Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ngampel, Sunan Bonang, Sunan Drajad, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati). Adapun para raja yang tangguh adalah: Panembahan Senopati, Sultan Agung, Pangeran Diponegoro, Cik Ditiro, Teuku Umar, dan Imam Bonjol. Sedang pendekar wanitanya adalah: Sabai Nan Putih, dan Cut Nyak Din.

JAMAN PENJAJAHAN

            Pada jaman penjajahan pencak silat dipelajari oleh punggawa kerajaan, kesultanan, dan para pejuang untuk menghadapi penjajah. Perkembangan sejarah pencak silat pada  jaman penjajahan di bagi menjadi dua, yaitu:

1.      Jaman Penjajahan Belanda

2.      Jaman Penjajahan Jepang

              Pada jaman penjajahan Belanda pencak silat diajarkan secara rahasia dan sembunyi-sembunyi, karena takut diketahui oleh penjajah. Kaum penjajah khawatir bila kemahiran pencak silat tersebut akhirnya digunakan untuk melawan mereka. Kekhawatiran itu memang beralasan, karena hampir semua pahlawan bangsa seperti: Cik Ditiro, Imam Bonjol, Fatahillah, Pangeran Diponegoro, adalah pendekar silat. Oleh karena itu banyak perguruan-perguruan pencak silat yang tumbuh tanpa diketahui oleh penjajah, bahkan sebagian menjadi perkumpulan rahasia. 

            Notosoejitno (2001: 1) menyatakan bahwa dilihat dari sosok, profil atau tampilan  pencak silat di Indonesia ada tiga, yaitu:

1.      Pencak silat asli (original), ialah pencak silat yang berasal dari lokal dan masyarakat etnis di Indonesia.

2.      Pencak silat bukan asli yang sebagian besar berasal dari Kung Fu, Karate dan Jujitsu.

3.       Pencak silat campuran, ialah campuran antara pencak silat asli dan bukan asli (beladiri asing). Pencak silat bukan asli adalah beladiri dari asing yang ingin bergabung dengan nama pencak silat  termasuk peraturan AD dan ART disesuaikan dengan IPSI.

              Pencak silat juga dipelajari oleh banyak kaum pergerakan politik termasuk beberapa organisasi kepanduan nasional. Dengan diam-diam perguruan pencak silat berhasil memupuk kekuatan yang siap untuk melawan penjajah sewaktu-waktu. Bagi kaum pergerakan yang ditangkap oleh penjajah dan dibuang secara diam-diam, mereka menyebarkan beladiri pencak silat di tempat pembuangan. Namun penjajah Belanda mempunyai politik yang ampuh dalam memecah belah antar suku bangsa atau aliran pencak silat (devide et impera ).  

               Lain halnya pada penjajahan Jepang pencak silat dibebaskan untuk berkembang, namun dibalik itu dimanfaatkan demi kepentingan Jepang untuk menghadapi sekutu. Bahkan anjuran Shimitzu diadakan pemusatan tenaga aliran pencak silat di seluruh Jawa secara serentak  yang diatur oleh pemerintah di  Jakarta. Namun pada waktu itu tidak disetujui diciptakannya pencak silat olahraga yang diusulkan oleh para pembina pencak silat untuk senam pagi di sekolah-sekolah. Hal ini disebabkan akan menyaingi  senam Taisho Jepang yang dipakai senam setiap pagi hari.                

JAMAN  KEMERDEKAAN

              Sebelum Indonesia merdeka pencak silat ikut andil dalam perjuangan bangsa dalam melawan penjajah baik Belanda maupun penjajah Jepang. Hal ini dibuktikan pada masa penjajahan sudah banyak bermunculan nama-nama perguruan/aliran pencak silat yang bertujuan untuk membekali pejuang dalam melawan penjajah.

              Kemahiran ilmu beladiri pencak silat ini terus dipupuk guna melawan penjajah secara gerilya pada jaman kemerdekaan. Perguruan-perguruan pencak silat pada waktu itu sibuk untuk menggembleng tentara dan rakyat, di samping itu pesantren-pesantren, gereja-gereja, dan tempat-tempat ibadah selain untuk beribadah juga digunakan untuk latihan beladiri pencak silat. Sebagai contoh perang fisik bulan Nopember tahun 1945 di Surabaya dalam melawan sekutu, banyak menampilkan pejuang yang gagah perwira dari Pondok Pesantren Tebu Ireng, Gontor, dan Jamsaren (Atok Iskandar, 1999: 12).

               Dari hasil yang diperoleh para pemimpin bangsa dan para pendekar pada waktu itu menyadari bahwa pelajaran pencak silat berhasil memupuk semangat juang dan menggalang persaudaraan yang erat. Oleh karena itu setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945 dimana Belanda melancarkan lagi agresinya dua kali, maka pencak silat dimanfaatkan lagi secara maksimal guna menghadapi serangan Belanda.

                  Pada masa pemberontakan politik PKI Madiun, dan Darul Islam atau DI/TII, kemahiran beladiri pencak silat digunakan lagi dengan strategi Pagar Betis, yaitu pengepungan pemberontak oleh para tentara bersama rakyat yang telah dibekali ilmu beladiri. Pada jaman kemerdekaan ini perkembangan pencak silat dibagi menjadi lima periode yang meliputi : (1) Periode Perintisan, (2) Periode Konsolidasi dan Pemantapan, (3) Periode Pengembangan, dan (4) Periode Pembinaan.

 

"SEJARAH TERBENTUKNYA IPSI"

.

"SEJARAH TERBENTUKNYA IPSI" 

Pasca penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada Republik Indonesia (dulu masih bernama RIS-Republik Indonesia Serikat) tanggal 27 Desember 1949, pusat Pemerintahan Republik Indonesia berpindah tempat dari Yogykarta kembali ke Jakarta. Sebelumnya, selama empat tahun Yogyakarta pernah menjadi ibukota Republik Indonesia, yaitu resminya sejak 4 Januari 1946 sampai 27 Desember 1949. Perpindahan pusat pemerintahan tersebut diikuti dengan perpindahan kantor kementerian, dan kantor-kantor atau instansi milik pemerintah.

Demikan pula pada tahun 1950 Pengurus Besar IPSI secara de facto juga berpindah tempat dari Yogyakarta ke Jakarta, sekalipun tidak semua anggota pengurus-pengurus Ikatan Pencak Silat Indonesia dapat ikut pindah ke Jakarta. Waktu itu IPSI baru 2 tahun berdiri, yaitu sejak didirikan pada tanggal 18 Mei 1948 di Surakarta, oleh Panitia Persiapan Persatuan Pencak Silat Indonesia, yang menetapkan Mr. Wongsonegoro sebagai Ketua PB.IPSI. Saat IPSI berdiri, Republik Indonesia sedang dalam masa perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dan memantapkan kedaulatan Republik Indonesia, yang harus ditempuh melalui perjuangan baik secara fisik maupun diplomasi. Kondisi ini juga mengakibatkan IPSI yang masih berusia muda harus mengkonsentrasikan pengabdiannya kepada perjuangan kemerdekaan, sehingga kondisi manajerial dan operasional IPSI kala itu mau tidak mau mengalami penyusutan.

Di sisi lain, Pemerintah Pusat RI kala juga sedang menghadapi pemberontakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia ( DI/TII ) di beberapa daerah, termasuk di Jawa dan Lampung. Untuk menambah kekuatan dalam melawan DI/TII tersebut, Panglima Teritorium III waktu itu, Kolonel (terakhir Letnan Jenderal) R.A. Kosasih, dibantu Kolonel Hidayat dan Kolonel Harun membentuk PPSI (Persatuan Pencak Silat Indonesia), yang kala itu didirikan untuk menggalang kekuatan jajaran Pencak Silat dalam menghadapi DI/TII yang berkembang di wilayah Lampung, Jawa Barat (termasuk Jakarta), Jawa Tengah bagian Barat termasuk D.I. Yogyakarta.

Setidaknya dalam kondisi tersebut timbulah dualisme dalam pembinaan dan pengendalian Pencak Silat di Indonesia, yaitu Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) dengan konsentrasi lebih banyak dalam hal pembinaan pada aspek Olah Raga, sedangkan Persatuan Pencak Silat Indonesia (PPSI) lebih banyak membina pada aspek seni pertunjukan (ibing Pencak Silat) dan Pencak Silat bela diri untuk melawan DI/TII. Selain dua organisasi, IPSI dan PPSI ini, juga terdapat beberapa organisasi lain seperti Bapensi, yang masing-masing berupaya merebut pengaruh sebagai induk pembinaan pencak silat di Indonesia.

Sementara itu IPSI harus berjuang keras agar pencak silat dapat masuk sebagai acara pertandingan di Pekan Olahraga Nasional. Hal serupa juga dilakukan oleh PPSI yang setiap menjelang PON juga berusaha untuk memasukkan pencak silatnya agar dapat ikut PON. Namun Pemerintah, yang pada tahun 1948 juga ikut berperan mendirikan IPSI, hanya mengenal IPSI sebagai induk organisasi pencak silat di Indonesia.

Kala itu induk organisasi olahraga yang ada adalah KOI (Komite Olimpiade Indonesia) diketuai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan PORI (Persatuan Olahraga Republik Indonesia) dengan Ketua Widodo Sosrodiningrat.Di tahun 1951, PORI melebur kedalam KOI. Tahun 1961 Pemerintah membentuk Komite Gerakan Olahraga (KOGOR) untuk mempersiapkan pembentukan tim nasional Indonesia menghadapi Asian Games IV di Jakarta. Kemudian di tahun 1962 Pemerintah untuk pertama kalinya membentuk Departemen Olahraga (Depora) dan mengangkat Maladi sebagai menteri olahraga. Selanjutnya di tahun 1964 Pemerintah membentuk Dewan Olahraga Republik Indonesia (DORI), yang mana semua organisasi KOGOR, KOI, top organisasi olahraga dilebur ke dalam DORI.

Pada tanggal 25 Desember 1965, IPSI ikut membentuk Sekretariat Bersama Top-top Organisasi Cabang Olahraga, yang kemudian mengusulkan mengganti DORI menjadi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang mandiri dan bebas dari pengaruh politik, yang kemudian kelak pada 31 Desember 1966 KONI dibentuk dengan Ketua Umum Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Maka kala itu IPSI juga ikut memegang peranan penting dalam sejarah pembentukan KONI sehingga kelak menjadi induk organisasi olahraga di Indonesia.

Menjelang Kongres IV IPSI tahun 1973 beberapa tokoh Pencak Silat yang ada di Jakarta membantu PB IPSI untuk mencari calon Ketua Umum yang baru, karena kondisi Mr. Wongsonegoro yang pada saat itu sudah tua sekali. Salah satu nama yang berhasil diusulkan adalah Brigjen.TNI Tjokropranolo (terakhir Letjen TNI) yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sekalipun kelak kemudian pada Kongres IV ini beliau terpilih sebagai Ketua Umum PB IPSI, namun jalan bagi Brigjen.TNI. Tjokropranolo tidaklah semudah yang dibayangkan. Masih banyak tugas dan tanggung jawab PB IPSI yang kelak harus dihadapi dengan serius. Disamping itu PB IPSI pun perlu merumuskan jati dirinya secara lebih aktif, disamping merumuskan bagaimana mempertahankan eksistensi dan historis IPSI dalam langkah pembangunan nasional.

Karena itu kemudian Brigjen.TNI. Tjokropranolo dibantu oleh beberapa Perguruan Pencak Silat yaitu:

• dari Tapak Suci Bapak Haryadi Mawardi, dibantu Bpk. Tanamas;
• dari KPS Nusantara Bp. Moch Hadimulyo dibantu Bp. Sumarnohadi, Dr. Rachmadi, Dr. Djoko Waspodo;
• dari Kelatnas Perisai Diri Bp. Arnowo Adji HK;
• dari Phasadja Mataram Bp. KRT Sutardjonegoro;
• dari Perpi Harimurti Bp. Sukowinadi;
• dari Perisai Putih Bp.Maramis, Bp. Runtu, Bp. Sutedjo dan Bp. Himantoro;
• dari Putera Betawi Bp.H. Saali;
• dari Persaudaraan Setia Hati Bp. Mariyun Sudirohadiprodjo, Bp. Mashadi, Bp. Harsoyo dan Bp.H.M. Zain;
• dari Persaudaraan Setia Hati Terate Bp. Januarno, Bp. Imam Suyitno dan Bp. Laksma Pamudji.

Salah satu tantangan yang cukup berarti saat itu adalah belum berintegrasinya PPSI ke dalam IPSI. Kemudian atas jasa Bapak Tjokropranolo berhasil diadakan pendekatan kepada 3 (tiga) pimpinan PPSI yang kebetulan satu corps yaitu Corps Polisi Militer. Sejak itu PPSI setuju berintegrasi dengan IPSI, kemudian Sekretariat PB IPSI di Stadion Utama dijadikan juga sebagai Sekretariat PPSI. Pada Kongres IV IPSI itulah kelak kemudian, H. Suhari Sapari, Ketua Harian PPSI datang ke Kongres dan menyatakan bahwa PPSI bergabung ke IPSI.

Kongres IV IPSI tahun 1973 menetapkan Bp. Tjokropranolo sebagai Ketua PB. IPSI menggantikan Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro telah berjasa mengantarkan IPSI dari era perjuangan kemerdekaan menuju era yang baru, era mengisi kemerdekaan. Saat inilah seolah IPSI berdiri kembali dan lebih berkonsentrasi pada pengabdiannya, setelah sebelumnya melalui masa-masa perang fisik dan diplomasi yang dialami seluruh bangsa Indonesia. Di bawah kepemimpinan Bapak Tjokropranolo ini IPSI semakin mantap berdiri dengan tantangan-tantangan yang baru sesuai perkembangan zaman. Pada Kongres IV IPSI itu pun sepuluh perguruan yang menjadi pemersatu dan pendukung tetap berdirinya IPSI diterima langsung sebagai anggota IPSI Pusat, dan kemudian memantapkan manajemen, memperkuat rentang kendali PB IPSI sampai ke daerah-daerah, dan mempersatukan masyarakat pencak silat dalam satu induk organisasi. Untuk selajutnya Bapak Tjokropranolo menegaskan bahwa 10 (sepuluh) Perguruan Silat tersebutlah yang telah berhasil bukan sekedar menyusun bahkan juga melaksanakan program-program IPSI secara konsisten dan berkesinambungan.

Maka selanjutnya yang dimaksud dengan sepuluh perguruan tersebut adalah:

1. Tapak Suci,
2. KPS Nusantara,
3. Kelatnas Perisai Diri,
4. Phasadja Mataram,
5. Perpi Harimurti,
6. Perisai Putih,
7. Putera Betawi,
8. Persaudaraan Setia Hati,
9. Persaudaraan Setia Hati Terate,
10. Persatuan Pencak Seluruh Indonesia (PPSI).

Pada waktu kepemimpinan Bapak. H. Eddie M. Nalapraya nama kelompok 10 (sepuluh) Perguruan Silat anggota IPSI Pusat tersebut diubah menjadi 10 (sepuluh) Perguruan Historis, setelah sebelumnya sempat istilahnya disebut sebagai Top Organisasi, atau Perguruan Induk kemudian menjadi Perguruan Anggota Khusus karena keanggotannya di IPSI Pusat menjadi anggota khusus. Di dalam setiap Munas IPSI maka Perguruan Historis ini selalu menjadi peserta dan memiliki hak suara di dalam Munas.